nusakini.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini terus melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, terutama di Papua yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea. Penanganan infrastruktur yang merupakan amanah dari Nawacita ini, dilakukan dengan pendekatan pogram Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Penanganan wilayah perbatasan tersebut untuk mendukung pertahanan keamanan dan pengembangan wilayah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hermanto Dardak, saat berbicara pada Forum Koordinasi Peningkatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di Merauke, Rabu (27/4/2016). 

Lebih lanjut Dardak menjelaskan kawasan perbatasan di Papua tercakup dalam WPS 34 yakni Jayapura-Merauke. Dalam WPS ini memerlukan konektivitas ruas jalan dari Jayapura-Ubrub-Towa Hitam-Oksibil-Tanah Merah-Muting-Erambu–Merauke, sepanjang 1.105 km. 

Penataan kawasan perbatasan antara lain dengan pembangunan Pos lintas batas negara (PLBN) di Skouw, yang dilengkapi dengan penataan kawasan PLBN termasuk penyediaan infrastruktur dasar. 

Selain WPS Jayapura-Merauke, wilayah pengembangan baru di Papua seperti WPS 31 Sorong-Manokwari, WPS 32 Biak-Manokwari-Bintuni, dan WPS 33 Nabire-Enarotali-Wamena. 

Menurut Dardak total jalan Trans Papua mencapai 4.325 km yang terdiri dari jalan nasional mencapai 2.685 km dan jalan non nasional mencapai 1.640 km. Kemudian jalan yang sudah tersambung mencapai 3.625 km dan yang belum tersambung 700,2 km.(if/mk)